Mengapa tidak ?,
Berkaitan dengan Status Ekonomi Warga Negara :
Indonesia-KTP tentu memuat data aktivitas distribusi dan konsumsi seorang
penduduk, baik secara individu, keluarga maupun dalam komunitas usaha tertentu.
Urusan perekonomian, lazimnya terlihat dari aktivitas warga yang demikian,
sekaligus ikut menentukan pertumbuhan ekonomi. Biasanya dengan mengukur tingkat
keparahan kemiskinan, pendapat perkapita/penghasilan, dan daya beli masyarakat.
Dari situ baru diketahui status seorang penduduk, termasuk Miskin atau tidak. Di
Indonesia, lazimnya disematkan status ‘KK Miskin”.
Ada catatan penting dari diskusi Economy
Challenges Metro TV belum lama ini, menyebutkan bahwa : 1) Laju Pengeluaran
rumah tangga sejak triwulan ketiga September 2016 sampai dengan April 2017,
cenderung menurun. 2) Data Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia, ada tren
menguat, artinya konsumen Indonesia masih percaya dengan proyeksi ekonomi masa
depan. 3) Kinerja Ritel diketahui menguat, dari semua hanya Alfamart yang
turun, 4) Pembelian kendaraan roda empat dan penumpang pesawat meningkat, 5)
Situasi Perbankan menunjukkan pertumbuhan positif alias masih hidup. Itu sebagian data
hasil ekonomi yang disajikan Tim ekonomi Metro TV, menyoal pernyataan
apakah benar daya beli masyarakat Indonesia melemah?
Penjelasan sejumlah Ekonom dan pelaku usaha,
terungkap bahwa ada situasi stagnan cenderung melemah akibat siklus
ekonomi seiring naik turunnya harga komoditas. Indonesia belum bisa meraih
pertumbuhan ekonomi sampai level 6 % karena dua sektor utama yakni Konsumsi belum
mencapai 5% dan Investasi belum menembus 7%. Sementara itu, meski dana desa telah
terdistribusi, namun belum semuanya diimplementasikan ditingkat lokal. Sejumlah
catatan ini, memang tak lengkap, namun berkaitan dengan urusan ekonomi; saya terus
mengingat perkataan Ir. Soekarno dalam ajaran Tri Sakti. Disebutkan bahwa,
sebagai Bangsa, Kita harus Berdaulat di Bidang Politik, Mandiri dalam Bidang
Ekonomi dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
Terus apa urusannya situasi ekonomi yang
dibahas panjang lebar para ekonom dan pelaku usaha itu?
Urusan kita adalah, karena konsumsi itu selalu
berada di ujung sebuah siklus ekonomi, dan kebanyakan itu menyasar ke masyarakat
kebanyakan. Ketika situasi ekonomi melambat, mereka yang paling rentan terkena
dampaknya. Maka tindakan yang paling mungklin dikerjakan oleh pemerintah adalah
segera mengambil langkah moneter dan fiscal, karena ada fakta positif lain
yakni cadangan Devisa RI adalah yang paling tinggi dalam sejarah, yakni 177,6 Milyar
USD. Ini angka yang baik, masih bisa bertahan jika ada yang nakal mau bermain
spekulasi. Jika Indonesia mau membelanjakan infrastruktur, harus selesai segera
dan agar bisa membantu mempercepat pertumbuhan di lapis bawah.
14 Agustus 2017, Menteri Keuangan Ibu DR.SriMulyani meluncurkan Program pembiayaan atau kredit untuk pengusaha ultra mikro.
Program ini menyasar kalangan pengusaha kecil yang tak terjangkau perbankan
karena tak memiliki asset untuk syarat agunan di hampir semua sector seperti pertanian,
perikanan dan perdagangan. Program ini merupakan sinergi sejumlah kementerian.sektor-sektor yang disebutkan ini, adalah sektor penting masyrakat Indonesia, karena sebagian besar hidup di lini ini. 61 Juta usaha mikro butuh akses pembiayaan, 44 juta pengusaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan berkisar Rp.1 sampai 5 juta.
Kemandirian Ekonomi, dengan prinsip berdiri di
atas kaki sendiri adalah wasiat kemerdekaan yang mewajibkan Negara dan Rakyat
bahu membahu saling menopang. Di masa depan, dengan adanya Indonesia-KTP,
tentunya Ibu Menteri Keuangan lebih dibantu dengan data Angka kemiskinan, baik KK,
Individu, kelompok usaha lainnya. Pemerintah bisa transfer tunai langsung ke rekening warga,
tanpa kuatir salah sasaran, apalagi bocor karena gagal jujur. Upaya Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan seperti ini, adalah tindakan nyata dalam rangka membikin kuat kaki ekonomi rakyat, agar mampu berdiri kokoh, tak ringkih lagi diterpa badai muramnya ekonomi dunia.
itu sekaligus menghapus cara lama mengatasi soal-soal ekonomi dengan bantuan langsung tunai di masa lalu itu. BLT memang sering bikin pemandangan tidak
enak dimana-mana. “Antiran panjang KK Miskin”, saling rebut sampai ada yang tewas hanya untuk terima BLT, sudah cukup!..
jangan sampai terulang lagi. Kita semua di bangsa ini, mesti diam-diam (sambil
elus-elus dada) sakit hati kalau lihat
yang macam begini. Karena saya yakin, Pemerintah, DPR, MPR, Lembaga Tinggi Negara,
dan semua kita yang mensyukuri Ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus 2017, tentu tidak
tega lagi melihat antrian panjang rakyat Indonesia yang adalah KK Miskin itu.
Indonesia-KTP sebagai kartu ekonomi dapat dengan cepat membantu
kerja Pemerintah untuk tidak perlu susah payah sensus ekonomi untuk tahu tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Seluruh data ekonomi,
mulai dari data produksi sampai data distribusi atau konsumsi warga terekam
secara baik, maka bisa dipastikan untuk urusan “Status ekonomi” warga negara dan
Negara, hanya butuh hitungan menit untuk disajikan.
Indonesia-KTP memungkinkan transaksi ekonomi
berbagai level dan jenis. Diasumsikan, makin banyak pengguna jasa kredit, pasti
penerimaan di sektor pajak ikut meningkat, selain hasil utama dari jasa transaksi
itu sendiri. Ini bukan soal berapa banyak jumlah kartu debit, kartu kredit yang
bisa dikantongi seorang warga Negara. Berapapun itu jumlahnya, toh hanya bisa
berfungsi dalam satu kartu yaitu Indonesia-KTP. Kalau anda sempat membaca ini, tersenyum
rasanya lebih menyenangkan daripada bereaksi kaget, trus bilang “Kok Bisa”? atau
“emang bisa?”.. Hellouuu… hari gini.. Indonesia gitu lho!!!, orang lain udah pergi
pulang Mars, malah sudah ada rencana mengungsi kesana, dus kenapa kita masih
terus-menerus mengutuk nasib sendiri? Maaf, andaikata terkena status “KK Miskin”,
anda pilih mana ? berbaris atau rebutan BLT, atau duduk manis dirumah,
tiba-tiba ada sms masuk, ada transferan masuk ke rekening anda, dan itu Negara yang
urus.
Saya tidak akan detail soal teknis, cukup
esensinya saja. Karena saya sangat yakin, prestasi anak bangsa bisa juara
olimpiade berbagai bidang di mana-mana itu, memberi harapan dan kepercayaan diri,
bahwa urusan teknis kelola barang macam begini, sebetulnya bisa dilakukan. Anak
bangsa kita, banyak ahli IT, kekayaan
intelektual mereka itu, bisa dipakai untuk mengabdi kepada kebaikan banyak
orang, membantu Negara untuk menolong rakyat Indonesia.
bersambung
